Mantan bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin
Demokrat Anggap Aneh, Kasus Nazarudin Tiga Tahun Lalu Baru 'Diusik' Sekarang
Jumat, 10 Juni 2011 11:53 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Demokrat, Ruhut Poltak Sitompul menyatakan proses pemanggilan KPK terhadap Nazaruddin sebagai benang kusut.
Ruhut pun mempertanyakan sikap KPK yang memanggil Nazaruddin untuk kasus yang telah terjadi sejak 2008.
"Lah, kok baru sekarang. Coba kalau dari dulu sebelum dia jadi bendahara Umum," tambahnya. Ruhut meminta KPK bekerja secara profesional dan sistematis, dan bukan selayaknya politisi yang menari di atas gendang orang lain.
"Gara-gara KPK tidak profesional Demokrat jadi jelek begini. Ini gara-gara KPK kerjanya tidak profesional!"
KPK memanggil Nazaruddin untuk memberikan keterangan terkait kasus pengadaan dan revitalisasi sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan. Total nilai proyeknya sekitar Rp 142 miliar pada tahun anggaran 2007.
Sementara istri Nazaruddin, Neneng Sriwahyuni, akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap proyek pembangkit listrik tenaga surya senilai Rp 9 miliar.
"Ini yang menangkap, kan bukan pemerintah, bukan polisi kita dan bukan interpol kita. Yang menangkap polisi lokal (Kolombia)," ujar politisi PDI Perjuangan ini di Gedung DPR RI, Selasa (9/8). Sejauh yang diketahui Pram dari media massa, Nazaruddin bahkan dikenali secara kebetulan oleh polisi setempat di Cartagena, Kolombia saat berada di lokasi umum.
"Jadi ini apesnya Nazaruddin saja, bukan karena apa-apa, bukan karena pemerintah," imbuh Pram. Khusus kepada KPK, Pram pun meminta lembaga ad hoc tersebut bisa menerapkan perlakuan yang sama bagi siapapun. "Terutama bagi orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan."
Karena Nazaruddin telah melontarkan berbagai tudingan ke banyak politisi Demokrat di hadapan media massa, Pram mengingatkan KPK persoalan ini telah menjadi domain publik. "Menjadi tugas sepenuhnya KPK untuk mengklarifikasi semua tudingan Nazar, tidak bisa lagi ditutup-tutupi," tegas Pram.
Ruhut pun mempertanyakan sikap KPK yang memanggil Nazaruddin untuk kasus yang telah terjadi sejak 2008.
"Lah, kok baru sekarang. Coba kalau dari dulu sebelum dia jadi bendahara Umum," tambahnya. Ruhut meminta KPK bekerja secara profesional dan sistematis, dan bukan selayaknya politisi yang menari di atas gendang orang lain.
"Gara-gara KPK tidak profesional Demokrat jadi jelek begini. Ini gara-gara KPK kerjanya tidak profesional!"
KPK memanggil Nazaruddin untuk memberikan keterangan terkait kasus pengadaan dan revitalisasi sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan. Total nilai proyeknya sekitar Rp 142 miliar pada tahun anggaran 2007.
Sementara istri Nazaruddin, Neneng Sriwahyuni, akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap proyek pembangkit listrik tenaga surya senilai Rp 9 miliar.
Mantan bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin
Pramono: Penangkapan Nazaruddin Bukan Prestasi Pemerintah, Tapi Polisi Lokal Cartagena
Selasa, 09 Agustus 2011 13:21 WIB
JAKARTA - Presiden SBY dan sejumlah kader Partai Demokrat memuji penangkapan buronan KPK, M Nazaruddin di Kolombia sebagai prestasi pemerintah. Namun, pujian ini dinilai salah alamat oleh Wakil Ketua Umum DPR RI, Pramono Anung."Ini yang menangkap, kan bukan pemerintah, bukan polisi kita dan bukan interpol kita. Yang menangkap polisi lokal (Kolombia)," ujar politisi PDI Perjuangan ini di Gedung DPR RI, Selasa (9/8). Sejauh yang diketahui Pram dari media massa, Nazaruddin bahkan dikenali secara kebetulan oleh polisi setempat di Cartagena, Kolombia saat berada di lokasi umum.
"Jadi ini apesnya Nazaruddin saja, bukan karena apa-apa, bukan karena pemerintah," imbuh Pram. Khusus kepada KPK, Pram pun meminta lembaga ad hoc tersebut bisa menerapkan perlakuan yang sama bagi siapapun. "Terutama bagi orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan."
Karena Nazaruddin telah melontarkan berbagai tudingan ke banyak politisi Demokrat di hadapan media massa, Pram mengingatkan KPK persoalan ini telah menjadi domain publik. "Menjadi tugas sepenuhnya KPK untuk mengklarifikasi semua tudingan Nazar, tidak bisa lagi ditutup-tutupi," tegas Pram.
Konten Terkait
Perbesar FotoPenangkapan Nazaruddin Perkuat Kesan Diskriminasi Atas Buronan
- Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo berpendapat, sukses `menangkap` Nazaruddin di Kolombia, sebuah negeri yang sangat jauh, justru menguatkan kesan diskriminasi perlakuan terhadap para buronan oleh aparat serta rezim saat ini.
"Terutama diskriminasi itu terjadi pada sejumlah koruptor yang sudah sangat lama lari dari Indonesia dan terkesan `dibiarkan`, termasuk tersangka pelaku suap pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, Nunun Nurbaeti," katanya di Jakarta, Rabu.
Karenanya, demikian Bambang Soesatyo, sukses `menangkap` Nazaruddin itu tidak memberi nilai tambah signifikan terhadap citra penegakkan hukum.
"Bagaimana pun, keberhasilan itu masih menyimpan misteri dan tanda tanya besar di masyarakat," tuturnya.
Pasalnya, menurutnya, dalam dua hari terakhir ini, Bambang Soesatyo mengaku sudah dihujani pertanyaan dari berbagai kalangan tentang kesan `sigap` aparat kita memburu Nazar.
"Kalau koordinasi Polri dengan Interpol bisa begitu efektif menyergap Nazaruddin (mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat), menagapa Polri-Interpol terkesan begitu sulit menangkap seorang ibu bernama Nunun Nurbaeti," katanya mengutip pertanyaan berbagai kalangan.
Juga, lanjutnya, mengapa Polri-Interpol sepertinya sepertinya kehabisan `amunisi` untuk mengejar para buronan korupsi lain (dan telah berusia lanjut) yang diketahui hanya bersembunyi di negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
"Dimunculkan kesimpulan, bahwa untuk pekerjaan memburu Nazaruddin, para penegak hukum menunjukkan kesungguhan dan bekerja `all out`. Sedangkan untuk meburu Nunun serta para buron lain, tidak ada kesungguhan," katanya.
Pembedaan Perlakuan
Bambang Soesatyo menambahkan, publik pun masih ingat, sudah berapa kali Presiden membuat pernyataan tentang kasus Nazaruddin, yang memberi persepsi bermacam-macam.
Karena itu, menurutnya, Polri dan KPK harus segera memberi penjelasan kepada masyarakat perihal pembedan perlakuan ini.
"Masyarakat ingin tahu, apa saja kesulitan Polri dan KPK dalam memburu para buronan korupsi lainnya," tandasnya.
Sebagaimana diberitakan, Nunun Nurbaeti, telah berulang kali dinyatakan pernah terdeteksi di beberapa negara tetangga kita.
Sehingga, menurutnya, masih lebih mudah memburunya, ketimbang Nazaruddin yang ternyata `ditemukan` di benua lain.
"Semoga saja dagelan semacam ini tidak semakin memperburuk citra penegakkan hukum kita.
"Terutama diskriminasi itu terjadi pada sejumlah koruptor yang sudah sangat lama lari dari Indonesia dan terkesan `dibiarkan`, termasuk tersangka pelaku suap pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, Nunun Nurbaeti," katanya di Jakarta, Rabu.
Karenanya, demikian Bambang Soesatyo, sukses `menangkap` Nazaruddin itu tidak memberi nilai tambah signifikan terhadap citra penegakkan hukum.
"Bagaimana pun, keberhasilan itu masih menyimpan misteri dan tanda tanya besar di masyarakat," tuturnya.
Pasalnya, menurutnya, dalam dua hari terakhir ini, Bambang Soesatyo mengaku sudah dihujani pertanyaan dari berbagai kalangan tentang kesan `sigap` aparat kita memburu Nazar.
"Kalau koordinasi Polri dengan Interpol bisa begitu efektif menyergap Nazaruddin (mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat), menagapa Polri-Interpol terkesan begitu sulit menangkap seorang ibu bernama Nunun Nurbaeti," katanya mengutip pertanyaan berbagai kalangan.
Juga, lanjutnya, mengapa Polri-Interpol sepertinya sepertinya kehabisan `amunisi` untuk mengejar para buronan korupsi lain (dan telah berusia lanjut) yang diketahui hanya bersembunyi di negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
"Dimunculkan kesimpulan, bahwa untuk pekerjaan memburu Nazaruddin, para penegak hukum menunjukkan kesungguhan dan bekerja `all out`. Sedangkan untuk meburu Nunun serta para buron lain, tidak ada kesungguhan," katanya.
Pembedaan Perlakuan
Bambang Soesatyo menambahkan, publik pun masih ingat, sudah berapa kali Presiden membuat pernyataan tentang kasus Nazaruddin, yang memberi persepsi bermacam-macam.
Karena itu, menurutnya, Polri dan KPK harus segera memberi penjelasan kepada masyarakat perihal pembedan perlakuan ini.
"Masyarakat ingin tahu, apa saja kesulitan Polri dan KPK dalam memburu para buronan korupsi lainnya," tandasnya.
Sebagaimana diberitakan, Nunun Nurbaeti, telah berulang kali dinyatakan pernah terdeteksi di beberapa negara tetangga kita.
Sehingga, menurutnya, masih lebih mudah memburunya, ketimbang Nazaruddin yang ternyata `ditemukan` di benua lain.
"Semoga saja dagelan semacam ini tidak semakin memperburuk citra penegakkan hukum kita.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar